PERJANJIAN KERJASAMA AGEN PROPERTI

Nomor : ( ID )/Meta–Agen/( Bulan Romawi )/( Tahun )

Antara :

META PROPERTY

Dengan :

( Nama Agen )

Pada hari ini, ( Hari ) tanggal ( Tanggal ) bulan ( Bulan ) tahun ( Tahun ) (( tgl )/( bln )/( thn )), Kami yang bertandatangan di bawah ini :

  1. PT. SUNTER SUMBER SINERGI atau disebut juga dengan META PROPERTY berkedudukan dan berkantor di Jl. K.L. Yos Sudarso No. 143 – 145 Medan, dalam hal ini diwakili oleh : RIPIN, ST selaku GENERAL MANAGER, untuk selanjutnya disebut sebagai ............................................................... Pihak Pertama
  2. ( Nama Agen ) lahir di ( Kota ) pada tanggal ( Tgl )/( Bln )/( Thn ) bertempat tinggal di ( Alamat ) pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ( Nomor KTP ) untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................. Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua atau secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dengan ini mengadakan Perjanjian Kerjasama untuk saling mengikatkan diri dalam hal pemasaran properti melalui website Pihak Pertama, dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

Di dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

  1. Properti adalah hak eksklusif terhadap kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya dan dilengkapi dengan dokuman yang resmi (legal).
  2. Meta Property adalah perusahaan properti yang bernaung di bawah PT. SUNTER SUMBER SINERGI yang kegiatan usahanya adalah pemasaran properti.
  3. Pemasaran Properti atau disebut juga pemasaran adalah proses penjualan atau penyewaan properti yang dilakukan oleh seorang agen melalui listing META PROPERTY.
  4. Listing Properti adalah perjanjian surat kuasa jual atau surat perintah untuk menjualkan/menyewakan properti dari pemilik properti kepada agen properti melalui website Pihak Pertama
  5. Eksklusif Listing adalah bentuk listing properti yang sifatnya terikat pada salah satu agen properti yang telah ditunjuk oleh pemilik properti dan pemilik properti tidak boleh memberikan mandat penjualan (kuasa menjual) properti kepada agen lain.
  6. Sole Agen Listing adalah bentuk listing properti yang sifatnya terikat pada salah satu agen yang telah ditunjuk oleh pemilik properti dan pemilik properti boleh menjual properti tersebut.
  7. Open Listing adalah bentuk listing yang tidak terikat pada satu agen properti, semua agen properti berhak memasarkan (menjual) properti tersebut tanpa terikat waktu (fleksibel).
  8. Net Listing adalah bentuk listing dimana pemilik properti menetapkan harga net atau minimal dari penjualan propertinya, diluar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik seperti komisi, pajak penjualan atau biaya notaris.
  9. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/285 RBG.

Pasal 2
STATUS KEAGENAN

  1. Keberadaan Pihak Kedua di dalam perjanjian ini adalah sebagai “Agen Lepas” dan tidak terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  2. Sebelum menandatangani perjanjian ini, Pihak Kedua terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada Pihak Pertama dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
  3. Selama terikat dalam perjanjian ini, Pihak Kedua harus patuh dan tunduk terhadap kode etik dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua di dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :

  1. Memasarkan baik untuk dijual atau untuk disewakan seluruh listing properti yang terdaftar dalam website Pihak Pertama.
  2. Mendaftarkan properti yang akan dijual atau disewakan untuk dimuat ke dalam listing properti Pihak Pertama dengan melengkapi seluruh dokumen yang berkaitan dengan properti tersebut termasuk membuat perjanjian dengan pemilik properti tentang komisi atas hasil penjualan properti tersebut.
  3. Mendampingi calon pembeli dan memberikan keterangan yang jelas dan lengkap mengenai kondisi dan keadaan properti yang akan dijual atau disewakan kepada calon pembeli/penyewa.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

  1. Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan akan berakhir dengan sendirinya pada ( Hari ) tanggal ( Tanggal ) bulan ( Bulan ) tahun ( Tahun ) (( tgl )/( bln )/( thn ))
  2. Sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, Pihak Pertama dapat mengakhiri perjanjian ini meskipun tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua dalam hal :
    1. Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap etika profesi pemasaran sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perusahaan.
    2. Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian ini.
    3. Pihak Kedua dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
    4. Pihak Kedua tidak aktif selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam melakukan pemasaran properti.
  3. Terhadap pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, Pihak Kedua tidak melakukan penuntutan hak-hak normatif berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  4. Dengan berakhirnya perjanjian ini maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala tunggakan yang menjadi kewajiban masing-masing, kecuali hak atas komisi dari hasil penjualan properti yang masih dalam proses negosiasi antara pemilik properti dan calon pembeli yang dipasarkan oleh Pihak Kedua.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

  1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama :
    1. Berhak atas informasi yang jelas dan lengkap mengenai properti yang didaftarkan oleh Pihak Kedua untuk dimuat di dalam listing properti Pihak Pertama
    2. Berhak atas kontrak penjualan properti yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kedua dengan pemilik properti.
    3. Berhak menerima laporan tentang perkembangan dan kemajuan pemasaran properti yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
    4. Berhak atas komisi dari hasil penjualan properti yang sudah dimuat di dalam listing properti Pihak Pertama
    5. Berhak atas seluruh dokumen yang berkaitan dengan properti yang dimuat di dalam listing properti Pihak Pertama untuk disimpan dengan baik dan aman
    6. Berkewajiban memuat properti yang didaftarkan oleh Pihak Kedua di dalam listing properti Pihak Pertama sepanjang properti tersebut dilengkapi dengan dokumen dan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua :
    1. Berhak atas komisi dari hasil penjualan properti yang dipasarkan oleh Pihak Kedua
    2. Berhak atas promosi sesuai dengan jabatan yang ada di dalam perusahaan Pihak Pertama
    3. Berkewajiban mematuhi etika profesi dan peraturan perusahaan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.
    4. Berkewajiban menjalankan transaksi pemasaran properti melalui sistem yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
    5. Berkewajiban membuat laporan secara tertulis tentang perkembangan dan kemajuan pemasaran properti yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
  3. Dengan berakhirnya perjanjian ini maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala tunggakan yang menjadi kewajiban masing-masing, kecuali hak atas komisi dari hasil penjualan properti yang masih dalam proses negosiasi antara pemilik properti dan calon pembeli yang dipasarkan oleh Pihak Kedua.

Pasal 6
TRANSAKSI DAN KOMISI PENJUALAN

  1. Guna menghitung komisi yang seharusnya diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka seluruh transaksi penjualan/penyewaan properti dilakukan melalui rekening bank Pihak Pertama kecuali diperjanjikan lain oleh pemilik properti.
  2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak atas komisi penjualan properti dari pemilik properti
  3. Pembagian atau komposisi komisi atas hasil penjualan properti antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dihitung secara proporsional dan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri.
  4. Pembayaran komisi kepada Pihak Kedua dilakukan oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pembayaran panjar atau pelunasan oleh calon pembeli.

Pasal 7
S A N K S I

  1. Apabila Pihak Kedua melakukan transaksi penjualan/penyewaan dan/atau menerima komisi penjualan tanpa melalui rekening bank Pihak Pertama, maka Pihak Kedua bersedia dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali komisi yang seharusnya diterima dari hasil penjualan properti.
  2. Selain dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, tidak tertutup kemungkinan Pihak Kedua diturunkan jabatannya atau diberhentikan sebagai agen Pihak Pertama.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

  1. Terhadap pembatalan perjanjian akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menanggung kerugian masing-masing.
  2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan, huru-hara, kebijakan pemerintah di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.

Pasal 9
PENYELESAIAN SENGKETA

  1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi terkait dengan perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
  2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan memilih domisli yang tetap di Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 10
P E N U T U P

  1. Perjanjian ini merupakan kesepakatan yang mengikat antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dan diatur menurut hukum Indonesia.
  2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
  3. Hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut di dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini diperbuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari pihak mana pun.

MATERAI
6000

Pihak Pertama




RIPIN, ST
META PROPERTY

Pihak Kedua




( Nama Agen )