Tanggal 31 Agustus Batas Akhir Pembayaran PBB, JANGAN LUPA! | Metaproperty.co.id

Tanggal 31 Agustus Batas Akhir Pembayaran PBB, JANGAN LUPA!

176
Tanggal 31 Agustus Batas Akhir Pembayaran PBB, JANGAN LUPA!

Tanggal 31 Agustus Batas Akhir Pembayaran PBB, JANGAN LUPA! - Seperti yang kita ketahui, sebagai warga negara yang baik, tiap tahunnya masyarakat yang mempunyai properti seperti rumah, ruko, atau tanah atau bagi masyarakat yang tergolong sebagai Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Besaran PBB ditentukan oleh keadaan objek yakni bumi, tanah, atau bangunan. PBB sendiri diatur berdasarkan UU No.12 Tahun 1985 tentang PBB yang sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994.

Baca Juga : Ternyata Iuran PBB Bisa Diajukan Untuk Diringankan!

Hal-hal yang termasuk kedalam bangunan dan dikenakan PBB yakni:

  • Jalan tol
  • Jalan lingkungan yang berada di suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan lainnya yang juga merupakan satu kesatuan dari kompleks bangunan tersebut.
  • Tempat olahraga
  • Dermaga
  • Kolam renang
  • Taman mewah
  • Pagar mewah
  • Tempat penampungan minyak, air, gas dan pipa minyak.
  • Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Baca Juga : Cara Efektif Untuk Mengumpulkan Uang DP Rumah

Tanggal 31 Agustus Batas Akhir Pembayaran PBB, JANGAN LUPA!

SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) PBB biasanya dicetak massal pada awal tahun dan didistribusikan pada awal Februari. Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, SPT PBB sudah bisa diambil di kelurahan masing-masing. Batas akhir pembayaran PBB sendiri adalah tanggal 31 Agustus. Nah, supaya tidak lupa, sebaiknya segera ambil SPT PBB dari sekarang.

Besaran tarif pajak yang dikenakan pada objek pajak adalah 0,5% sesuai dengan UU No.12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994. Tak hanya itu, untuk pengenaan PBB, yang menjadi dasarnya adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) seuai dengan yang sudah diatur dalam Pasal 6 UU No.12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. Pasal 2(3) KMK-523/KMK.04/1998 tentang dasar pengenaan PBB.

Setiap 3 tahun sekali, besaran NJOP ditetapkan oleh Menkeu (Menteri Keuangan). Namun terdapat pengecualian bagi daerah tertenu dan NJOP-nya ditetapkan setiap tahun berdasarkan perkembangan dari daerah tersebut.

Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, warga yang dikenakan PBB adalah mereka yang NJOP-nya berada di atas Rp 1 Miliar. Jadi bagi mereka yang memiliki properti di bawah Rp 1 Miliar tidak akan dikenakan PBB.